Apa Bentuk Pemerintahan yang Paling Sesuai dengan Fitrah Manusia?

Apa Bentuk Pemerintahan yang Paling Sesuai dengan Fitrah Manusia? “Kerajaan.”

Jawaban itu terdengar absurd di zaman modern. Bukankah sejak sekolah kita diajarkan bahwa bentuk negara yang ideal adalah republik? Demokrasi, pemilu, checks and balances, suara rakyat, dan sederet istilah lain yang terdengar mulia di buku Pendidikan Kewarganegaraan.

Namun percakapan ini justru berangkat dari sesuatu yang lebih sinis: teori sering kali kalah oleh praktik. Dan praktik sering kali memperlihatkan satu hal yang sangat manusiawi—ketika seseorang sudah berada di puncak kekuasaan, ia cenderung ingin mempertahankannya selama mungkin. Kalau bisa seumur hidup, kalau perlu diwariskan ke anak cucu.

Secara teori, republik memang tampak lebih ideal. Pemimpin dipilih rakyat, masa jabatan dibatasi, ada lembaga pengawas, ada oposisi, ada konstitusi. Masalahnya, semua itu tetap bergantung pada manusia yang menjalankannya. Dan manusia tidak selalu tunduk pada teori.

Lihat saja sejarah banyak negara.

Di Indonesia, sebagian orang berandai-andai: jika tidak ada peristiwa 30 September Movement, mungkinkah Sukarno bertahan jauh lebih lama? Kita tidak pernah tahu pasti, tetapi sejarah menunjukkan banyak pemimpin karismatik cenderung sulit melepaskan kekuasaan begitu saja.

Hal serupa juga sering diarahkan kepada era Suharto. Jika tidak ada May 1998 riots in Indonesia dan gelombang demonstrasi besar, mungkin transisi kekuasaan juga akan jauh lebih lambat.

Lalu ada contoh yang lebih ekstrem: North Korea.

Secara resmi namanya adalah Democratic People’s Republic of Korea. Nama yang terdengar sangat demokratis. Ada kata “democratic”, ada kata “people’s”, ada kata “republic”.

Tetapi realitas politiknya menunjukkan kesinambungan kekuasaan dari Kim Il-sung kepada putranya Kim Jong-il, lalu diteruskan kepada cucunya Kim Jong-un.

Pertanyaannya sederhana: apa bedanya pola seperti itu dengan kerajaan yang memiliki raja dan putra mahkota?

Secara administratif tentu berbeda. Secara simbol dan nama juga berbeda. Tetapi dalam praktik distribusi kekuasaan, orang sulit menolak kemiripannya.

Di titik ini muncul satir yang cukup menohok: mengapa tidak sekalian saja memakai nama kerajaan?

Jawabannya mungkin sederhana: karena setiap rezim punya citra yang ingin dijual. Komunisme sejak awal menjual narasi anti-feodalisme, anti bangsawan, anti kelas elite lama. Sulit menjual narasi kesetaraan sambil terang-terangan memakai label monarki.

Dan di sinilah pelajaran penting muncul: nama sistem politik sering kali tidak identik dengan kenyataan lapangan.

Tetapi kemudian muncul pertanyaan yang lebih dalam: kalau sistem selalu bisa dibajak manusia, lalu solusinya apa?

Jawaban idealis biasanya adalah kontrol terhadap kekuasaan. Pers bebas. Oposisi kuat. Lembaga hukum independen. Masyarakat sipil yang berani.

Masalahnya, kontrol itu membutuhkan keberanian.

Dan keberanian adalah barang mahal.

Tidak semua orang punya posisi untuk bicara keras di ruang publik. Tidak semua orang punya perlindungan sosial, ekonomi, atau politik. Banyak orang hanya bisa merasakan bahwa ada yang tidak beres.

Mereka melihat harga kebutuhan naik.

Mereka melihat kebijakan yang terasa membingungkan.

Mereka melihat pengelolaan negara terasa semrawut.

Mereka membaca geopolitik global, memahami ekonomi makro secara sederhana, lalu hanya bisa menarik napas panjang.

Mereka sadar ada masalah, tetapi merasa terlalu kecil untuk mengubah keadaan.

Sebagian akhirnya memilih diam.

Sebagian memilih sibuk dengan urusan keluarga.

Sebagian memilih bercanda.

Dan sebagian memilih satire.

Satire politik sendiri bukan hal baru. Animal Farm lahir dari kegelisahan terhadap totalitarianisme. Charlie Chaplin melalui The Great Dictator menggunakan humor untuk menyindir Adolf Hitler ketika banyak orang takut bicara langsung.

Kadang satire bukan bentuk pengecut.

Justru satire adalah cara orang biasa tetap waras ketika mereka sadar risiko berbicara terlalu terang.

Dan pada akhirnya, mungkin masalah terbesar bukan apakah sebuah negara berbentuk kerajaan atau republik.

Masalah utamanya adalah bagaimana membatasi nafsu manusia ketika memegang kekuasaan.

Sebab banyak negara memakai nama “republik”, “demokrasi”, bahkan “rakyat”.

Namun sejarah berkali-kali mengajarkan bahwa papan nama toko sering berbeda dengan isi gudangnya.

Yang menentukan masa depan sebuah bangsa bukan semata label sistemnya, melainkan seberapa kuat manusia dibatasi agar tidak berubah dari pelayan rakyat menjadi pemilik negara.